SIAK SRI INDRAPURA – Tepat satu tahun sejak dilantik pada 4 Juni 2025, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Afni dan Syamsurizal, menandai perjalanan pemerintahannya dengan sejumlah langkah strategis di tengah tantangan fiskal yang tidak ringan. Selain menghadapi warisan utang daerah bernilai ratusan miliar rupiah, pemerintah daerah juga harus beradaptasi dengan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski berada dalam tekanan anggaran, berbagai program prioritas yang tertuang dalam visi dan misi pemerintahan tetap dijalankan secara bertahap di berbagai sektor pembangunan.
Salah satu kebijakan awal yang mendapat perhatian masyarakat adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram dari Rp23.000 menjadi Rp21.000 per tabung. Pemerintah daerah juga menerapkan sejumlah langkah efisiensi, mulai dari pengurangan perjalanan dinas hingga penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah.
Di sektor ekonomi, perhatian besar diberikan pada pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Restrukturisasi dilakukan dengan mengganti seluruh jajaran komisaris pada sejumlah BUMD yang sebelumnya mengalami kinerja kurang optimal.
Hasilnya mulai terlihat pada PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang berhasil mencatatkan pemulihan kinerja dan menghasilkan keuntungan sekitar Rp100 miliar setelah sebelumnya mengalami kerugian. Sementara itu, Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang sempat stagnan mulai menunjukkan perkembangan melalui masuknya investasi sektor galangan kapal dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah.
Di bidang keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Siak juga terus berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang diwarisi dari tahun anggaran sebelumnya. Dari total utang sebesar Rp326,9 miliar, hingga kini telah dibayarkan sekitar Rp231,7 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, mengatakan penyelesaian utang daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan hak-hak pihak ketiga yang telah melaksanakan pekerjaan.
“Selain mendorong BUMD agar kembali sehat dan produktif, pemerintah daerah juga berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran utang secara bertahap. Dengan disiplin fiskal, efisiensi anggaran, serta peningkatan PAD, kami optimistis beban keuangan daerah dapat diselesaikan,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas fiskal, pemerintah menerapkan rasionalisasi belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, membatasi perjalanan dinas, menyesuaikan belanja pegawai, serta mendorong inovasi peningkatan pendapatan hingga ke tingkat kecamatan. Kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) juga terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah.
Di tengah upaya penyehatan keuangan daerah, berbagai program sosial tetap berjalan. Pemerintah berhasil menyelesaikan sebagian konflik agraria melalui penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat, menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis kepada lebih dari 13 ribu siswa SD dan SMP, serta melibatkan pelaku UMKM lokal dalam proses pengadaan seragam tersebut.
Program pelayanan langsung kepada masyarakat juga terus dilaksanakan melalui kegiatan Rumah Rakyat yang rutin digelar. Selain itu, bantuan pendidikan, dukungan bagi guru madrasah, bantuan sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta anak yatim tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan dan peningkatan jalan terus dilakukan hingga menjangkau wilayah pelosok. Selama setahun terakhir, peningkatan jalan beraspal telah mencapai sekitar 4,3 kilometer, termasuk ruas Sawit Permai–Teluk Merbau, Siak–Tumang, dan Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam.
Pemerintah Kabupaten Siak juga berhasil memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Melalui program tersebut, dilakukan rekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer dengan konstruksi rigid beton dan nilai pekerjaan lebih dari Rp15 miliar.
Selain pembangunan jalan, pemerintah daerah melaksanakan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 152 kilometer lebih, pembangunan jalan semenisasi hampir 7 kilometer, pembangunan drainase, normalisasi sungai sepanjang 77 kilometer, pengembangan jaringan air bersih, serta pembangunan 20 unit rumah layak huni bagi masyarakat.
Pada bidang kesehatan, peningkatan layanan dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana di 17 puskesmas, pembangunan enam puskesmas pembantu (Pustu), serta pengembangan dua rumah sakit daerah. Program layanan kesehatan gratis juga tetap dipertahankan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Sementara di sektor pertanian, Kabupaten Siak memperoleh berbagai bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah pusat, antara lain 20 unit traktor roda empat, dua unit combine harvester, 69 unit pompa air, serta 20 unit hand sprayer. Selain itu, pemerintah juga telah mendapatkan persetujuan dukungan anggaran lebih dari Rp70 miliar untuk pengembangan jaringan irigasi pertanian.
Di bidang transportasi, Siak memperoleh bantuan empat unit bus DAMRI dari APBN yang digunakan untuk memperluas jangkauan layanan transportasi publik, termasuk membuka rute Tanjung Pal–Mengkapan. Kehadiran armada tersebut memperkuat akses layanan bagi wilayah-wilayah yang selama ini tergolong daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Pemerintah Kabupaten Siak juga menyediakan layanan transportasi khusus bagi pelajar penyandang disabilitas melalui program Angkutan Sekolah Istimewa untuk Anak Disabilitas Siak (ASIK).
Mahadar menegaskan bahwa Bupati Afni dan Wakil Bupati Syamsurizal terus menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen pimpinan daerah sangat jelas, yakni memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan seluruh jajaran pemerintah terus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Siak,” tutupnya. (inf)
