Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Sekretaris Daerah Kuantan Singingi nonaktif, Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 2 bulan. Keduanya dinilai terbukti terlibat dalam skandal suap pengadaan mobil mewah yang menyeret Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby.
Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh tim JPU KPK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (5/11/2026). Di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama, jaksa menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana korupsi.
“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Zulkarnain dan Ardiles dengan pidana penjara 2 tahun 2 bulan,” ucap jaksa di ruang sidang.
Dalam persidangan terungkap bahwa perkara ini bermula dari upaya pengondisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Zulkarnain diduga memberikan dua unit kendaraan mewah berupa Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp700 juta dan Toyota Land Cruiser 300 senilai Rp2,05 miliar kepada Suhardiman Amby. Total nilai suap kendaraan tersebut mencapai Rp2,75 miliar dan dibeli secara kredit dengan bantuan Ardiles.
Pemberian mobil pertama dilakukan agar Zulkarnain dapat menduduki kursi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kuansing pada periode 2022 hingga 2025. Berselang beberapa tahun kemudian, kendaraan kedua kembali diserahkan untuk memuluskan langkah Zulkarnain naik jabatan menjadi Sekda Kuansing pada 2025 sampai 2026. Di sisi lain, Ardiles selaku pihak swasta turut memfasilitasi transaksi tersebut demi memuluskan perusahaannya agar memenangkan sejumlah proyek pengerjaan di Dinas PUPR Kuansing.
Selain hukuman badan, JPU KPK juga menjatuhkan tuntutan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp200 juta.
“Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari,” tegas jaksa saat membacakan amar tuntutan, merinci ketentuan apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Seluruh rangkaian transaksi haram tersebut diketahui berlangsung dalam rentang waktu 2022 hingga 2025 di berbagai tempat berbeda. Beberapa lokasi yang menjadi tempat penyerahan di antaranya Kantor Dinas PUPR Kuansing, Kafe 05 Kuansing, kediaman Dasman di Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, Hotel Grand Central Pekanbaru, hingga kawasan Jalan Pahlawan Kerja di Pekanbaru.
Sementara itu, perkara hukum yang menjerat Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby, saat ini masih dalam proses penanganan lanjutan. Suhardiman sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah, namun berkas perkaranya masih memerlukan penyelesaian sebelum bisa dilimpahkan ke meja hijau.
